Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya sedang melobi sejumlah negara untuk menerima warga Palestina dari Jalur Gaza. Ia mengungkapkan upaya itu dalam wawancara dengan Channel 7, media sayap kanan Israel, pada Sabtu (24/10/2026), beberapa hari menjelang pemilu legislatif Israel yang dijadwalkan berlangsung 27 Oktober.
Netanyahu menyebut pemerintahannya secara aktif menjajaki pengaturan agar warga Gaza dapat meninggalkan wilayah tersebut. Namun, ia tidak menyebut negara yang diajak berbicara ataupun menjelaskan sejauh mana pembicaraan itu berjalan.
“Setiap warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki kebebasan untuk pergi,” kata Netanyahu dalam wawancara tersebut.
Menurut Netanyahu, kendala utama rencana itu adalah mencari negara yang bersedia menerima warga Palestina. Ia mengaku terlibat langsung dalam upaya tersebut dan menyatakan sudah ada perkembangan awal, tetapi memilih tidak memaparkan rinciannya.
Netanyahu mengaku terlibat langsung dalam pembicaraan
“Kami sedang mengupayakan hal ini; saya secara pribadi mengupayakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin memaparkan rinciannya,” ujar Netanyahu, seperti dikutip dari wawancara Channel 7 yang dilaporkan Middle East Monitor.
Hingga wawancara itu disampaikan, belum ada informasi mengenai negara mana yang menjadi sasaran lobi. Netanyahu juga tidak mengungkap apakah satu atau lebih negara telah menyatakan kesediaan menerima warga Gaza, maupun berapa banyak orang yang mungkin tercakup dalam pembicaraan tersebut.
Ketidakjelasan itu membuat klaim mengenai adanya perkembangan awal belum dapat dinilai lebih jauh. Tidak ada rincian tentang bentuk pengaturan yang sedang dibahas, waktu pelaksanaannya, atau bagaimana warga akan menentukan pilihan untuk pergi.
Pernyataan tersebut muncul menjelang pemilu legislatif Israel. Dalam wawancara yang sama, Netanyahu mengklaim sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Jalur Gaza selama perang berlangsung. Ia juga mengatakan sedikitnya 60 persen penduduk Gaza akan pergi jika mendapat kesempatan.
Namun, Netanyahu tidak menyertakan data pendukung untuk klaim mengenai jumlah warga yang telah pergi maupun perkiraannya tentang penduduk yang ingin meninggalkan Gaza. Karena itu, kedua angka tersebut tetap merupakan pernyataan Netanyahu, bukan data yang dijelaskan sumbernya dalam wawancara.
Rencana pemindahan warga Gaza menuai penolakan
Gagasan memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara lain bukan kali pertama disampaikan oleh anggota pemerintah Israel. Usulan tersebut mendapat penentangan keras dari para pemimpin Palestina dan pemerintah negara-negara Arab, menurut laporan yang menjadi sumber berita ini.
Para pengkritik memperingatkan bahwa pemindahan dapat membuat warga Palestina terusir secara permanen. Kekhawatiran itu muncul ketika rumah, infrastruktur, dan layanan penting di Gaza mengalami kehancuran akibat rangkaian serangan militer Israel sejak Oktober 2023.
Kondisi kemanusiaan yang berat juga menjadi bagian penting dalam perdebatan. Pengkritik menilai kerusakan dan kesulitan hidup dapat membatasi kemampuan warga untuk mengambil keputusan secara sukarela mengenai apakah mereka ingin meninggalkan wilayah tersebut.
Dengan demikian, pernyataan tentang “kebebasan untuk pergi” berhadapan dengan pertanyaan mendasar: apakah warga memiliki pilihan yang sungguh-sungguh ketika tempat tinggal dan layanan penting mereka rusak. Perbedaan antara keputusan sukarela dan perpindahan yang didorong keadaan menjadi salah satu titik sensitif dalam pembahasan ini.
Kendali militer Israel menambah pertanyaan
Dalam laporan yang sama, Netanyahu juga disebut menegaskan bahwa Israel berniat mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintahannya belum menyatakan rencana untuk menarik pasukan dari kawasan yang saat ini dikuasai militer Israel.
Di satu sisi, Netanyahu menyampaikan bahwa warga Gaza seharusnya dapat pergi dan pemerintahannya sedang mencari negara penerima. Di sisi lain, ia menyatakan Israel akan mempertahankan kendali militer atas sebagian besar wilayah Gaza. Belum ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana dua pernyataan tersebut akan diterapkan bersamaan.
Negara-negara yang disebut sedang diajak berdiskusi, bila ada, juga belum diketahui publik. Tanpa keterangan tentang pihak yang terlibat, syarat penerimaan, dan jaminan bagi warga, klaim mengenai kemajuan awal belum menjawab pertanyaan utama seputar rencana tersebut.
Pembicaraan ini akan terus menjadi sorotan menjelang pemilu Israel dan di tengah situasi kemanusiaan di Gaza. Perkembangan selanjutnya—termasuk apakah ada negara yang bersedia menerima warga dan bagaimana keputusan mereka dijamin berlangsung sukarela—akan menentukan arti praktis dari lobi yang diakui Netanyahu.
