Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (19/10/2026), bersama sejumlah anggota. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan terkait beberapa sengketa tanah, termasuk perkara Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT Summarecon di Kabupaten Bogor.
Hercules datang bersama Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya Zulfikar. Rombongan menyoroti sengketa lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, penyidikan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB lahan Summarecon, serta konflik kepemilikan tanah yang melibatkan PT Arjuna.
Di lobi kantor ATR/BPN, anggota GRIB Jaya membentangkan spanduk yang mendesak KPK menangkap oknum yang mereka sebut sebagai mafia tanah di BPN pusat. Tuntutan tersebut merupakan sikap rombongan; dugaan pelanggaran yang disinggung masih berkaitan dengan proses hukum dan belum dinyatakan terbukti dalam bahan yang tersedia.
Tuntutan Hercules soal hak atas tanah
Dalam pernyataannya, Hercules meminta persoalan administrasi pertanahan diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Ia mengatakan penyelesaian perlu dilakukan untuk melindungi hak masyarakat yang terdampak sengketa.
“Kami meminta segera mengembalikan hak, kembalikan HGB ini dan kembalikan hak milik,” ujar Hercules di kantor ATR/BPN.
Rombongan kemudian mengikuti mediasi dengan Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono. Pertemuan itu membahas persoalan yang dibawa GRIB Jaya, termasuk sengketa yang menyangkut lahan di Kabupaten Bogor.
Belum ada keterangan lebih lanjut dalam bahan berita mengenai hasil mediasi tersebut atau langkah administratif yang akan diambil kementerian. Namun, pertemuan itu menjadi ruang bagi rombongan untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada pejabat yang menangani urusan sengketa pertanahan.
Uang Rp 800 juta dan perkara HGB Summarecon
Perhatian terhadap perkara HGB Summarecon juga muncul karena Hercules sebelumnya mengungkap telah menyerahkan uang tunai Rp 800 juta kepada KPK. Ia menyatakan uang itu diterimanya dari pengacara Summarecon berinisial MW, lalu diserahkan kepada lembaga antirasuah.
Hercules mengatakan uang tersebut pada awalnya diberikan sebagai “uang persahabatan” atau “uang pertemanan”. Menurut pengakuannya, pemberian itu dimaksudkan agar ia membantu memediasi penyelesaian persoalan antara pihak Summarecon dan ahli waris tanah seluas 65 hektare beserta tim hukum mereka.
Ia juga menyebut dirinya pernah memimpin aksi pemblokiran dan datang ke BPN Kabupaten Bogor untuk mengajukan pemblokiran lahan, meski tidak memegang kuasa resmi. Dalam keterangannya, Hercules mengatakan tim hukum GRIB Jaya dan tim hukum ahli waris mengharapkan dirinya membantu memediasi persoalan tersebut.
Penyerahan uang itu berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di lingkungan ATR/BPN. Keterangan mengenai tujuan uang dan peran Hercules tersebut merupakan penjelasan yang disampaikan olehnya. Bahan berita tidak merinci tanggapan KPK mengenai penyerahan uang itu maupun perkembangan penyidikan.
Mediasi menjadi langkah awal penyelesaian
Rangkaian persoalan yang dibawa GRIB Jaya mencakup lebih dari satu lokasi dan pihak. Sengketa di Bongkaran, konflik yang melibatkan PT Arjuna, serta persoalan lahan Summarecon memiliki konteks masing-masing, sementara tuntutan yang disampaikan Hercules menekankan pengembalian hak dan penyelesaian melalui aturan yang berlaku.
Mediasi di kantor ATR/BPN belum dengan sendirinya menyelesaikan sengketa atau menentukan pihak yang berhak atas tanah. Kejelasan proses administrasi dan penanganan dugaan korupsi akan bergantung pada tindak lanjut pejabat pertanahan serta proses hukum yang berjalan.
Bagi warga yang terlibat dalam sengketa, perkembangan berikutnya akan penting untuk memastikan status hak dan memperoleh kepastian. Keterangan resmi dari ATR/BPN maupun KPK mengenai hasil pertemuan dan penanganan perkara dapat membantu menjernihkan persoalan yang kini menjadi perhatian.
