Albania kembali menjadi sorotan setelah gelombang demonstrasi di ibu kota Tirana menuntut Perdana Menteri Edi Rama mundur. Di tengah protes terkait biaya hidup, kondisi pendidikan, dan dugaan korupsi itu, sejarah Albania sebagai negara yang pernah secara resmi melarang agama ikut mengemuka.
Ratusan demonstran berkumpul di depan Kementerian Pendidikan pada Minggu (18/10), meneriakkan tuntutan agar Rama mundur. Aksi yang semula berlangsung di pusat kota itu berujung bentrokan setelah polisi berupaya membubarkan massa.
Situasi memburuk ketika sebagian demonstran membakar tempat sampah, memecahkan kaca sejumlah bangunan, serta membakar sebuah kantor polisi dan pintu masuk Kementerian Dalam Negeri. Kantor pusat Partai Sosialis yang berkuasa juga menjadi sasaran perusakan.
Demonstrasi Albania dipicu persoalan sehari-hari
Gelombang unjuk rasa meluas pada Sabtu (24/10), ketika ribuan warga kembali memenuhi Tirana. Massa menyoroti tingginya biaya hidup dan dugaan korupsi, serta menuntut perbaikan kondisi sekolah dan universitas. Mereka juga mengecam biaya kuliah yang dinilai tinggi.
Ketegangan berulang kali terjadi sejak demonstrasi besar dimulai pada pertengahan Oktober. Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Otoritas menyebut sejumlah gedung pemerintah diserang, puluhan orang ditangkap, dan lebih dari 300 demonstran serta polisi terluka.
Mahasiswa menjadi salah satu kelompok utama dalam aksi, tetapi dukungan juga datang dari profesor universitas, seniman, dan partai oposisi. Kementerian Pendidikan menjadi salah satu titik konsentrasi massa. Sejumlah demonstran melempar batu dan menggulingkan tempat sampah yang terbakar ke arah gedung tersebut.
Protes antipemerintah telah berlangsung berkala sejak Mei. Kemarahan publik berkembang setelah kabar mengenai proyek hotel mewah yang dikaitkan dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencuat. Proyek itu dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Trump.
Rama menolak desakan untuk mundur dan menyebut aksi tersebut dipengaruhi pihak luar. Ia juga menuding kelompok anti-Uni Eropa sebagai pihak yang bertanggung jawab, serta menyebut Rusia dan Iran mendorong penyebaran informasi keliru di internet. Di tengah ketegangan, ia menyerukan dialog dengan demonstran.
Jejak Albania sebagai negara ateis
Jauh sebelum protes terbaru, Albania memiliki sejarah panjang konflik negara dengan agama. Negara di kawasan Balkan itu mulai bergerak ke arah sekularisasi paksa setelah kaum komunis berkuasa pada 1945.
Pada Desember tahun itu, puluhan rohaniwan, termasuk ulama Muslim, serta umat Katolik ditangkap. Sebanyak 39 orang dinyatakan bersalah dalam persidangan yang dipimpin militer dan dijatuhi hukuman berat. Pada Maret 1946, tujuh umat dieksekusi.
Kampanye terhadap agama semakin intensif setelah Enver Hoxha, pemimpin Partai Komunis Albania sekaligus presiden, berpidato pada 6 Februari 1967. Pidato itu secara resmi meluncurkan perjuangan melawan apa yang disebut pemerintah sebagai ideologi agama.
Partai Buruh kemudian mengirim surat kepada komite-komite pusat sebagai panduan untuk melancarkan serangan terhadap agama di seluruh negeri. Dalam surat tersebut, agama disebut sebagai candu bagi rakyat dan masyarakat didorong menerima pandangan dunia materialistis.
“Agama adalah candu bagi rakyat. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang memahami hal ini,” demikian isi surat Partai Buruh Albania.
Propaganda politik mendorong kaum muda menargetkan tempat ibadah. Data Museum Memori, proyek daring Institut Studi Politik Albania, mencatat 2.169 lembaga keagamaan ditutup. Jumlah itu mencakup 740 masjid, 608 gereja Ortodoks, 157 gereja Katolik, serta 530 turbe dan teke.
Larangan agama dalam konstitusi 1976
Larangan tersebut kemudian ditegaskan dalam konstitusi Republik Rakyat Albania pada 1976. Pasal 37 menyatakan negara tidak mengakui agama apa pun dan mendukung propaganda ateistik untuk membentuk pandangan dunia ilmiah materialistis. Pasal 55 melarang pendirian organisasi yang bersifat keagamaan.
Perubahan politik baru berjalan setelah Hoxha meninggal pada 1985. Albania perlahan keluar dari pemerintahan komunis yang diktator dan menempuh jalan menuju demokrasi, sebuah proses yang berlangsung berat.
Sejarah itu memberi konteks pada identitas Albania, tetapi tidak menjelaskan seluruh persoalan yang kini dihadapi warganya. Tuntutan dalam demonstrasi terbaru berpusat pada biaya hidup, pendidikan, dan korupsi. Respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut akan menjadi ujian bagi dialog politik dan kepercayaan publik di negara Balkan itu.
