Jumlah 164 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Aceh Singkil memicu desakan agar pengawasan terhadap penanganan penyakit itu diperjelas. Pemerhati daerah Budi Harjo meminta Komisi IV DPRK Aceh Singkil memanggil Dinas Kesehatan untuk menjelaskan perkembangan kasus dan langkah pencegahan yang telah dijalankan.
Desakan tersebut disampaikan karena, menurut Budi, angka kasus itu tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan rutin. Ia meminta DPRK meminta keterangan secara terbuka, menilai pelaksanaan program, lalu memastikan penanganan benar-benar berlangsung di wilayah yang terdampak. Namun, informasi mengenai sebaran kasus per kecamatan dan desa belum disampaikan dalam laporan Satupena.co.id.
Rincian waktu dan tren kasus juga perlu dipastikan. Ringkasan pemberitaan RRI.co.id menyebut 164 kasus tercatat hingga Oktober 2026 dan menggambarkan jumlahnya menurun. Sementara itu, laporan Satupena mengangkat angka tersebut sebagai peningkatan kasus. Perbedaan penyebutan tren itu membuat penjelasan resmi mengenai periode pendataan dan perbandingan dengan waktu sebelumnya menjadi penting.
DPRK diminta meminta data dan evaluasi program
Budi meminta Komisi IV tidak berhenti pada rapat formal. Menurut dia, anggota komisi dapat meminta data yang lebih terperinci kepada Dinas Kesehatan, termasuk sebaran pasien, jumlah warga yang menjalani perawatan, serta fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia. Informasi itu, katanya, diperlukan untuk menilai kebutuhan penanganan di lapangan.
Ia juga meminta keterangan mengenai realisasi anggaran untuk fogging dan langkah antisipasi menghadapi perkembangan kasus. Satupena melaporkan Budi mempertanyakan efektivitas fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan. Ia menilai pengasapan perlu dilihat bersama kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, edukasi kepada warga, dan pemantauan daerah rawan.
Dalam pernyataannya kepada Satupena.co.id, Budi mengatakan, “Komisi IV DPRK Aceh Singkil jangan hanya menjadi penonton ketika masyarakat berhadapan dengan ancaman DBD.” Ia meminta komisi menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dan mengevaluasi kinerja dinas terkait.
Permintaan itu juga mencakup pemeriksaan langsung ke wilayah terdampak bila diperlukan. Budi menilai kunjungan lapangan dapat membantu anggota DPRK melihat pelaksanaan program, bukan hanya menerima paparan dalam rapat. Laporan yang tersedia belum merinci lokasi kunjungan ataupun wilayah mana yang paling banyak mencatat kasus.
Fogging bukan satu-satunya pertanyaan
Persoalan yang disorot Budi bukan semata ada atau tidaknya fogging. Ia meminta Dinas Kesehatan menjelaskan bagaimana kegiatan itu dijalankan dan apakah pencegahan sarang nyamuk serta penyuluhan kepada masyarakat turut dilakukan. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya bertumpu pada jumlah kegiatan, tetapi juga mencakup upaya lain yang disebut dalam laporan tersebut.
Ia turut menyoroti keterbukaan anggaran pencegahan. Menurut Budi, DPRK perlu meminta informasi tentang penggunaan anggaran agar dapat menilai apakah belanja kesehatan mendukung kegiatan yang benar-benar dirasakan warga. Laporan Satupena tidak memuat nilai anggaran, rincian realisasi, atau jawaban Dinas Kesehatan atas pertanyaan tersebut. Karena itu, angka maupun penilaian mengenai penggunaan dana belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Budi mengingatkan agar tanggung jawab pencegahan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat melalui imbauan menjaga kebersihan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan program pencegahan, pengawasan, dan layanan kesehatan berjalan. Pernyataan itu merupakan desakan dari pemerhati daerah, bukan keterangan resmi mengenai hasil evaluasi pemerintah atau DPRK.
Perbedaan tren menunggu klarifikasi
Angka 164 kasus menjadi titik temu laporan yang beredar, tetapi gambaran arah perubahannya belum seragam. Ringkasan RRI menyebut kasus menurun hingga Oktober 2026, sedangkan laporan Satupena menyebut peningkatan. Tanpa keterangan periode pembanding dan data terperinci, kedua penyebutan itu belum cukup untuk menjelaskan kapan kenaikan atau penurunan terjadi.
Komisi IV DPRK dan Dinas Kesehatan belum memberikan jawaban dalam laporan Satupena mengenai permintaan evaluasi tersebut. Langkah berikutnya yang diminta Budi adalah pemanggilan dinas, pembukaan data kasus dan anggaran, serta pemeriksaan pelaksanaan program di lapangan. Penjelasan resmi mengenai tren kasus dan rincian penanganan akan membantu publik memahami kondisi DBD di Aceh Singkil secara lebih utuh.
