Pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian menghadapi tekanan politik yang kian tajam ketika konflik Iran dengan Amerika Serikat belum berakhir. Di tengah upaya diplomatik yang belum menunjukkan kemajuan berarti, kelompok garis keras di parlemen mulai mendorong pemakzulan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Perselisihan itu mencuat setelah perjalanan Araghchi ke New York. Sejumlah anggota parlemen konservatif mempersoalkan pertemuannya dengan negosiator Amerika Serikat di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menilai sang menteri tidak memiliki mandat untuk mengadakan pertemuan tersebut.
Anggota parlemen Teheran, Amirhossein Sabeti, mengatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan Araghchi melalui portal parlemen. Ia menyampaikan hal itu lewat surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf. Anggota parlemen lain, Hossein-Ali Haji-Deligani, juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya, termasuk mengajukan pemakzulan.
Pertemuan diplomatik jadi sasaran kritik
Meski demikian, usulan tersebut belum otomatis membawa Araghchi ke proses pemakzulan. Para pengusul masih harus mengumpulkan jumlah tanda tangan yang disyaratkan sebelum langkah itu dapat dilanjutkan.
Analis politik Ali Afshari, yang bermukim di Amerika Serikat, melihat tekanan terhadap Araghchi sebagai bagian dari pola perebutan tanggung jawab di dalam struktur kekuasaan Iran. Menurut dia, ketika pemerintah perlu berunding, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan dapat menghindari tanggung jawab langsung dan membebankannya kepada lembaga politik serta kelompok moderat.
“Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab,” kata Afshari kepada Deutsche Welle.
Afshari menilai kelompok garis keras memiliki peran dalam memengaruhi opini publik, pendukung tradisional sistem politik, serta arah kebijakan dalam dan luar negeri. Karena itu, serangan terhadap kubu moderat tidak selalu berarti keputusan yang dipersoalkan dibuat tanpa persetujuan pihak lain di pusat kekuasaan.
Ia menunjuk perdebatan seputar kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015 sebagai contoh. Saat itu, kelompok garis keras menguasai mayoritas kursi parlemen dan menunjukkan penolakan politik. Namun, perlawanan tersebut pada akhirnya tidak menghalangi penandatanganan perjanjian.
Dalam pandangan Afshari, Kementerian Luar Negeri bukan lembaga yang menentukan keputusan akhir. Araghchi, katanya, menjalankan kebijakan dalam kerangka yang telah ditetapkan pemerintah. Ketegangan terbaru dengan demikian memperlihatkan jarak antara pelaksanaan diplomasi dan tarik-menarik politik di dalam negeri.
Tekanan ekonomi memperumit situasi pemerintah
Upaya pemakzulan berlangsung saat pemerintah Iran juga menghadapi tekanan ekonomi berat. Ekspor minyak, salah satu sumber pendapatan utama negara, merosot tajam akibat blokade Amerika Serikat. Kondisi itu menambah beban pemerintah yang masih berhadapan dengan konflik dan kebuntuan diplomatik.
Tekanan di sektor energi turut menjadi perhatian setelah Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad mengundurkan diri. Keterangan resmi menyebut ia mundur karena alasan pribadi. Namun, pergantian pejabat tersebut belum tentu mampu mengubah persoalan mendasar dalam pengelolaan ekspor minyak Iran.
Umud Shokri, ahli strategi energi dan analis geopolitik, meragukan perubahan pucuk pimpinan kementerian akan membawa dampak besar. Iran selama ini mengandalkan jaringan untuk mempertahankan ekspor minyak di tengah sanksi. Menurut Shokri, sistem itu melahirkan struktur yang tidak transparan dan menyulitkan pemerintah mengendalikan pendapatan penting negara.
Pengelakan sanksi, kata Shokri, telah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi kelompok tertentu di dalam sistem politik Iran. Ia mengingatkan bahwa pendapatan dari minyak semestinya dikelola negara, tetapi praktik selama bertahun-tahun menunjukkan keadaan tidak selalu demikian.
Ketertutupan tersebut, menurut Shokri, kian kuat selama masa sanksi. Alasan keamanan nasional dan perlindungan masyarakat kerap digunakan untuk membenarkan mekanisme yang sulit diawasi. Sejumlah pelaku swasta yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, terutama Korps Garda Revolusi Islam, disebut mengembangkan jalur penjualan minyak kepada angkatan bersenjata secara tertutup.
Harga jual, komisi, dan nilai transaksi tidak diketahui secara terbuka. Shokri mengatakan pemerintah memiliki pengaruh terbatas atas transaksi semacam itu, sementara Garda Revolusi disebut mengorganisasi dan mengendalikannya.
Tarik-menarik politik dan minyak masih berlanjut
Perkembangan ini menempatkan pemerintahan Pezeshkian dalam tekanan dari dua arah: konflik politik terkait diplomasi dan persoalan ekonomi yang bersumber dari ekspor minyak. Untuk saat ini, proses pemakzulan Araghchi masih bergantung pada dukungan tanda tangan di parlemen, sementara perubahan kepemimpinan di sektor energi belum menjawab pertanyaan tentang transparansi pendapatan.
Dalam beberapa hari dan pekan mendatang, situasi politik serta ekonomi Iran berpotensi semakin memanas. Sejauh mana pemerintah dapat menjaga ruang bagi diplomasi sekaligus menghadapi tekanan dari kelompok garis keras akan menjadi salah satu penentu arah kebijakan Teheran berikutnya.
